Page 50 - Mobile Banggakencana
P. 50

MODUL 1 | Program Bangga Kencana




                  terukur serta memiliki dampak terhadap kebijakan nasional
                  di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana
                  dan pembangunan keluarga.
              •  Penguatan  koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Bangga
                  Kencana lintas sektor yang dilaksanakan di Kampung KB.
                  Sinkronisasi kegiatan lintas sektor  dapat meningkatkan
                  manfaat Kampung KB bagi masyarakat, terlebih apabila
                  dapat dilaksanakan  dengan tepat sasaran (segmentasi
                  sasaran wilayah) atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat
                  (segmentasi kebutuhan masyarakat). Selain itu, koordinasi
                  juga dapat dilakukan untuk  mewujudkan  sinergitas data
                  yang dimiliki  oleh Kementerian  Desa, Pembangunan
                  Daerah Tertinggal,  dan Transmigrasi (Kemendes PDTT),
                  terutama data terkait daerah 3T (Tertinggal,  Terdepan,
                  dan Terluar Indonesia) sebagai  basis  data penetapan
                  segmentasi sasaran wilayah/lokasi Kampung KB yang perlu
                  segera mendapat perhatian khusus.
           3. Kebijakan yang sistematis dan strategis dalam rangka optimalisasi
              pelaksanaan pembangunan Program  Bangga Kencana.
              Program  Bangga Kencana harus dapat diselenggarakan
              secara  terpadu  dengan  menggunakan  pendekatan  lintas
              sektoral  dari  seluruh  potensi  yang  ada Rencana  Strategis
              BKKBN 2020-2024 30 baik dari pemerintah,  swasta, maupun
              peran  serta/inisiatif masyarakat.  Penguatan  landasan hukum
              dalam bentuk Peraturan Presiden RI sebagai dukungan regulasi
              terhadap Penyelenggaraan  Perkembangan  Kependudukan
              dan  Pembangunan  Keluarga,  dan  penyerasian kebijakan
              pembangunan Program Bangga Kencana terhadap beberapa
              permasalahan sangat diperlukan, antara lain:
              •  Penerbitan  landasan hukum  dan penyerasian kebijakan
                  yang saat ini belum memadai, dimana masih terdapat
                  beberapa peraturan pemerintah dari UU nomor 52 tahun
                  2009  yang  belum disusun dan ditetapkan, dan masih
                  banyak kebijakan  pembangunan  sektor  lain yang  belum



       50 |  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
           Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55