Page 6 - PANDUAN KMS-Revisi Mei 2023_Neat

MANAJEMEN PENGETAHUAN
KNOWLEDGE MANAGEMENT SISTEM

DASAR HUKUM

a. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan

(Knowledge Management Sistem);

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik;

c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik;

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

KETENTUAN UMUM

1. Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa dalam hal ini yang

dilaksanan oleh Kompunen 1 (Kementerian Dalam Negeri) selanjutnya disebut P3PD

2. Pengelolaan Pengetahuan di perlukan oleh P3PD dalam rangka pengelolaan data
informasi serta kegiatan publikasi P3PD dalam hal ini yang dilaksanan oleh

Kompunen 1 (Kementerian Dalam Negeri)

3. Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) memerlukan pengelolaan
data, informasi dan kegiatan publikasi yang dapat memberikan manfaat baik kepada

organisasi pengelola P3PD maupun bagi penyelenggara pemerintahan desa