Page 20 - PAJAK PENGHASILAN UMUM

P E R P A J A K A N | 19

Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1a), Pasal 17 ayat (1a), atau Pasal 31E
UU PPh).

Peredaran bruto PT Padang Jingglang selama tahun 2018 sebesar

Rp4.700.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp600.000.000,00

maka berapa pajak penghasilan terutangnya? Untuk memahami pertanyaan

tersebut, perhatikan penghitungan berikut:

Peredaran bruto dari penghasilan Rp4.700.000.000

HPP Rp4.000.000.000

Penghasilan neto usaha Rp700.000.000

Biaya operasional Rp50.000.000

Jumlah seluruh penghasilan neto Rp650.000.000

Koreksi fis kal Rp50.000.000

Penghasilan Kena Pajak Rp600.000.000

Pajak penghasilan yang terutang (50% x 25%) x Rp75.000.000

600.000.000

E. Tarif Pajak

PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang
Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu mengatur bahwa
penghasilan di bawah Rp4.800.000.000,00 dikenakan tarif final sebesar 1% dari penghasilan bruto. PP
ini kemudian diubah dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan
dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pasal
2 ayat (1) mengatakan bahwa PPh bersifat final dengan tarif 0,5%. Pasal 3 ayat (1) menjelaskan yang
dikenakan pajak final dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, yaitu:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi; dan
2. Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan
terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi
Rp4.800.000.000,00 dalam 1 Tahun Pajak

Pasal 3 ayat (2) dijelaskan tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam hal:

1. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1a),
Pasal 17 ayat (2a1), atau Pasal 31E UU PPh).
2. Wajib Pajak Badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh
beberapa Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa
sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (41).
3. Wajib Pajak Badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:
a) Pasal 31A UU PPh.