Page 16 - E-Modul Sistem Informasi Akuntansi dan Persamaan Dasar Akuntansi
P. 16

1. Dimulai pada tahun 1973 dimana IAI berhasil melakukan

                    pengkodifikasian prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di
                    Indonesia pada buku “Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI)”

              2. Tahun 1984 ada revisi PAI dengan judul “Prinsip Akuntansi
                    Indonesia 1984” hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan
                    perkembangan dunia usaha.

              3. Selanjutnya tahun 1994 IAI melakukan revisi total terhadap PAI
                    1984 tersebut. Revisi ini melakukan kodifikasi dalam buku

                    “Standar Akuntansi Keuangan (SAK)” yang berlaku 1 Oktober
                    1994. Dasar dari berubahnya PAI menjadi SAK yaitu
                    menyesuaikan dengan International Accounting Standard

                    Committee (IASC) agar sesuai dengan pedoman Internasional.



              Jadi pilar standar akuntansi di Indonesia berpijak pada tiga hal,

              yaitu:
              1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku sampai saat

                    ini yang disesuaikan dengan standar International Financial
                    Reporting Standard (IFRS) yang dibuat oleh IASC. Hal ini
                    dilakukan oleh Indonesia untuk memberikan pandangan

                    pemahaman          yang      sama      bagi     investor      asing     dalam
                    menggunakan laporan keuangan perusahaan Indonesia.

              2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik
                    (SAK-ETAP) dibuat untuk kepentingan keuangan bagi pelaku
                    Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini

                    dikarenakan struktur usaha antara perusahaan besar dengan
                    UMKM berbeda, sehingga perlu ada standar tersendiri bagi

                    pelaku UMKM yang tercantum dalam SAK-ETAP.
              3. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) dibuat
                    dengan tujuan memfasilitasi pelaku usaha yang menjalankan

                    bisnis berbasis syariah.











                                                        6
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21