Page 226 - IPS KELAS VIII

Pada masa tersebut meletus perang di Eropa antara Prancis dan Belanda. Willem
V dari negeri Belanda berhasil lolos dari serangan Prancis dan melarikan diri ke
Inggris. Willem V kemudian mengeluarkan maklumat yang memerintahkan para
pejabat jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris. Maklumat ini
dimaksudkan agar jajahan Belanda tidak jatuh ke tangan Prancis.
Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi
daerah jajahan Hindia Belanda menjadi empat gubernement, yakni Malaka, Sumatra,
Jawa, dan Maluku. Lord Minto selanjutnya menyerahkan tanggung jawab kekuasaan
atas seluruh wilayah itu kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles.
Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau
landrent-system atau landelijk stelsel. Sistem tersebut memiliki ketentuan, antara lain
sebagai berikut.
a. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut.
b Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah.

c. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai.
d. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala.

Wawasan

Teori Domein. Dalam melaksanakan sistem sewa tanah, Gubernur
Jenderal Raflles menggunakan Teori Domein. Rafles berpendapat bahwa
tanah yang dimiliki petani pada dasarnya adalah tanah para raja. Karena
kekuasaan para raja telah berpindah dari pemerintah Inggris, maka sebagai
akibat hukumnya hak-hak pemilikan atas tanah tersebut dengan sendirinya
beralih pula kepada raja Inggris. Oleh karena itu, tanah-tanah yang dikuasai
dan digunakan oleh rakyat itu bukan miliknya, melainkan milik raja Inggris,
sehingga mereka wajib memberikan sesuatu kepada raja Inggris sebagaimana
sebelumnya diberikan kepada raja-raja mereka sendiri. Hal yang menjadi
kewajiban untuk diberikan tersebut dikenal dengan istilah landrente Raffles.

Bagaimana pendapatmu tentang sistem sewa tanah? Walaupun lebih ringan dari
sistem Tanam Paksa, sewa tanah tetap memberatkan rakyat. Sistem sewa tanah
menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut
adalah milik rakyat. Hasil sewa tanah juga tidak seluruhnya digunakan untuk
kemakmuran rakyat. Hasil sewa tanah tersebut sebagian besar digunakan untuk
kepentingan penjajah.

Ilmu Pengetahuan Sosial 213