Page 228 - IPS KELAS VIII

Pada tahun 1830,Johannes van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa (cultuur
stelsel). Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan
akibat perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825-1830) dan Perang Belgia (1830-
1831).

Wawasan

Mari Gali!
Tahukah kalian ketentuan-ketentuan kebijakan tanam paksa? Simaklah
ketentuan-ketentuan sistem tersebut berikut ini.

1. Penduduk wajib menyerahkan seperlima tanahnya untuk ditanami
tanaman wajib dan berkualitas ekspor.
2. Tanah yang ditanami tanaman wajib bebas dari pajak tanah.

3. Waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman wajib tidak melebihi
waktu untuk menanam padi.
4. Apabila harga tanaman wajib setelah dijual melebihi besarnya pajak
tanah, kelebihannya dikembalikan kepada penduduk.
5. Kegagalan panen tanaman wajib bukan kesalahan penduduk, melainkan
menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda.
6. Penduduk dalam pekerjaannya dipimpin penguasa pribumi, sedangkan
pegawai Eropa menjadi pengawas, pemungut, dan pengangkut.
7. Penduduk yang tidak memiliki tanah harus melakukan kerja wajib selama
seperlima tahun (66 hari) dan mendapatkan upah.

Ketentuan kebijakan tanam paksa yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda
sangat memberatkan masyarakat Indonesia. Apalagi, pelaksanaannya penuh dengan
penyelewengan sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Banyak
ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan baik oleh pegawai Belanda maupun
pribumi. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara
lain sebagai berikut.
a. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari
tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya, selalu lebih bahkan sampai ½
bagian dari tanah yang dimiliki rakyat.
b. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan.

c. Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari, dan tanpa imbalan yang memadai.
d. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak.

Ilmu Pengetahuan Sosial 215