Page 137 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
P. 137

PROSES & TEKNIK
                  PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG


                                                     Pasal 24

                           (1)   Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a
                                dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

                                a.   penyampaian pengantar pimpinan Badan Legislasi;
                                b.   penyampaian sambutan pimpinan PPUU;
                                c.   penyampaian sambutan Menteri;

                                d.   pembahasan daftar inventarisasi usulan Prolegnas prioritas
                                    tahunan; dan

                                e.   pengambilan keputusan.
                           (2)   Dalam pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
                                a, Badan Legislasi menyampaikan usulan Prolegnas prioritas
                                tahunan dari DPR.
                           (3)   Dalam sambutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
                                PPUU menyampaikan usulan Prolegnas prioritas tahunan dari
                                DPD.
                           (4)   Dalam sambutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
                                Menteri menyampaikan usulan Prolegnas prioritas tahunan dari
                                Pemerintah.
                           (5)   Dalam membahas daftar inventarisasi usulan Prolegnas prioritas
                                tahunan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1)  huruf d,  Badan
                                Legislasi, PPUU, dan Menteri memperhatikan:
                                a.   alasan diajukannya rancangan undang-undang yang dimuat
                                    dalam keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
                                    ayat (2) huruf c;
                                b.   hasil evaluasi pelaksanaan Prolegnas prioritas tahunan tahun
                                    sebelumnya; dan
                                c.   tersedianya Naskah  Akademik dan rancangan undang-
                                    undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
                           (6)   Dalam membahas daftar inventarisasi usulan Prolegnas prioritas
                                tahunan, Badan Legislasi dan Menteri terlebih dahulu menyepakati
                                jumlah rancangan undang-undang yang akan dimasukkan dalam
                                daftar Prolegnas prioritas tahunan.



                   120   dpr.go.id
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142