Page 142 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

TAHAPAN PENYUSUNAN
UNDANG-UNDANG

c. Evaluasi dan Perubahan Program Legislasi Nasional
Evaluasi Prolegnas dapat dilakukan terhadap Prolegnas jangka
menengah dan Prolegnas prioritas tahunan. Evaluasi dapat dilakukan
oleh DPR, DPD, dan/atau Pemerintah. 138 Evaluasi terhadap Prolegnas
jangka menengah dilakukan setiap akhir tahun bersamaan dengan
penyusunan Prolegnas prioritas tahunan. Evaluasi dilakukan dengan
mengkaji: urgensi RUU; pelaksanaan Prolegnas jangka menengah
periode keanggotaan DPR sebelumnya; pelaksanaan Prolegnas
prioritas tahunan tahun sebelumnya; arah dan kebijakan pembangunan
hukum nasional yang ingin diwujudkan dari Prolegnas jangka menengah;
hasil pemantauan dan peninjauan UU; dan/atau perkembangan dan
kebutuhan hukum masyarakat.
Evaluasi dapat berimplikasi terhadap: perubahan judul RUU dalam
Prolegnas jangka menengah; dikeluarkannya judul RUU dari Prolegnas
jangka menengah; dan ditambahkannya judul RUU ke dalam Prolegnas
jangka menengah. Hasil evaluasi tersebut dapat berupa perubahan
Prolegnas jangka menengah. 139
Mengenai evaluasi terhadap Prolegnas prioritas tahunan dapat
dilakukan sewaktu-waktu. Evaluasi tersebut dilakukan dengan mengkaji
pelaksanaan Prolegnas prioritas tahunan tahun berjalan; dan/atau
perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Adapun evaluasi
dapat berimplikasi terhadap: perubahan judul RUU dalam Prolegnas
prioritas tahunan; dikeluarkannya judul RUU dari Prolegnas prioritas
tahunan; dan ditambahkannya judul RUU ke dalam Prolegnas prioritas
tahunan.
Hasil evaluasi menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan
Prolegnas prioritas tahunan perubahan. Dalam hal perubahan Prolegnas
prioritas tahunan mengakibatkan perubahan Prolegnas jangka
menengah, hasil evaluasi juga menjadi bahan pertimbangan dalam
pembahasan Prolegnas jangka menengah perubahan. 140
Evaluasi terhadap Prolegnas prioritas tahunan di lingkungan DPR
dilakukan oleh Baleg. Hasil evaluasi dapat berupa usulan Prolegnas
prioritas tahunan perubahan dan/atau Prolegnas jangka menengah

138 Ibid., Pasal 31.
139 Ibid., Pasal 32.
140 Ibid., Pasal 33.

125
dpr.go.id