Page 145 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
P. 145
PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
d. Penyebarluasan Program Legislasi Nasional
Pengaturan mengenai penyebarluasan Prolegnas terdapat dalam
ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU
No. 15 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa, penyebarluasan dilakukan
oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan
RUU, pembahasan RUU, hingga Pengundangan UU. Penyebarluasan
dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan
masyarakat serta para pemangku kepentingan.
Dalam penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No.
15 Tahun 2019, yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan
menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas,
RUU yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar
masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap UU
tersebut atau memahami UU yang telah diundangkan. Penyebarluasan
Peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui
media elektronik dan/atau media cetak.
Selanjutnya dalam Pasal 89 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No.
15 Tahun 2019 dinyatakan bahwa, penyebarluasan Prolegnas dilakukan
bersama oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat
kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
Sementara itu dalam Tatib DPR Tahun 2020, terkait dengan
penyebarluasan Prolegnas diatur dalam Pasal 122 ayat (1), ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) dengan rumusan sebagai berikut:
(1) Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR, DPD,
dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Baleg.
(2) Penyebarluasan Prolegnas dilakukan sejak penyusunan
sampai dengan setelah penetapan.
(3) Penyebarluasan pada saat penyusunan Prolegnas dilakukan
untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan
dari masyarakat serta pemangku kepentingan.
(4) Penyebarluasan setelah penetapan Prolegnas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sosialisasi kepada
masyarakat dan pemangku kepentingan, dan/atau melalui
media massa, baik cetak maupun elektronik.
128 dpr.go.id
