Page 150 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

TAHAPAN PENYUSUNAN
UNDANG-UNDANG

3. Dari Anggota DPR berdasarkan Pasal 21 UUD NRI Tahun 1945, yang
merumuskan:
“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul
rancangan undang-undang.”

4. Dari DPD RI berdasarkan Pasal 22D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,
yang merumuskan:

“Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, Pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan
keuangan pusat dan daerah.”
Ketentuan tentang tahap penyusunan UU diatur dalam Pasal
43 s/d Pasal 51 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019. Pasal
43 ayat (1) s.d. ayat (5) UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019
menggarisbawahi beberapa ketentuan, sebagai berikut:
1. RUU dapat berasal dari DPR atau Presiden;
2. RUU yang berasal dari DPR dapat berasal dari DPD;

3. RUU yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai
153
NA ; dan
4. Untuk RUU APBN, RUU Penetapan Perppu menjadi UU, dan RUU
pencabutan UU atau pencabutan Perppu tidak harus disertai NA,
namun harus disertai dengan keterangan yang memuat pokok
pikiran dan materi muatan yang diatur.
Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang
harus disertai dengan NA harus dibuat mengikuti aturan baku Teknik
Penyusunan NA yang tercantum dalam Lampiran I bagian yang tidak
terpisahkan dari UU No. 12 Tahun 2011.
154

153 Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan pengertian NA: “Naskah
Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah
tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/
Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat”.
154 Op. cit., Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 44 ayat (1) dan (2).

133
dpr.go.id