Page 151 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

RUU baik yang berasal dari DPR maupun Presiden, RUU yang
diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas. RUU yang
diajukan DPD adalah RUU yang berkaitan dengan (a) otonomi daerah,
(b) hubungan pusat dan daerah, (c) Pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, (d) pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya, (e) perimbangan keuangan pusat dan daerah
155
Ketentuan yang sama juga telah terlebih dahulu dimuat dalam
Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang merumuskan:
“Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas RUU yang berkaitan dengan
otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan pemekaran,
dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;
serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas
RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, agama.”
RUU dari DPR diajukan oleh anggota DPR, Komisi, Gabungan
Komisi, atau Baleg atau DPD. Pengharmonisasian, pembulatan, dan
156
pemantapan konsepsi RUU dari DPR dikoordinasikan oleh Baleg.
157
Selanjutnya, dalam Pasal 46 ayat (3) UU No.12 Tahun 2011 jo. UU No.
15 Tahun 2019 dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Tata
Cara Mempersiapkan RUU di lingkungan DPR diatur dengan Peraturan
DPR. Tata cara mempersiapkan RUU sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 ayat (3) UU No.12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 tersebut
diatur dalam Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan
Undang-Undang.
RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri atau
pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan lingkup
158
tugas dan tanggung jawabnya. Dalam penyusunan RUU, Menteri atau
pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian terkait membentuk
panitia antar kementerian dan/atau antar non-kementerian.
159
Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang
155 Ibid., Pasal 45 ayat (1) dan (2).
156 Ibid., Pasal 46 ayat (1).
157 Ibid., ayat (2).
158 Ibid., Pasal 47 ayat (1).
159 Ibid., ayat (2).

134 dpr.go.id