Page 152 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

TAHAPAN PENYUSUNAN
UNDANG-UNDANG

berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh Menteri atau kepala lembaga
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.
160
Mekanisme pengajuan RUU oleh DPD kepada DPR dijabarkan
lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4) UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No.15 Tahun 2019. Ditentukan, RUU dari
DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan
DPR, dan harus disertai NA.
Ditentukan juga, usul RUU tersebut selanjutnya disampaikan oleh
pimpinan DPR kepada alat kelengkapan DPR yang khusus menangani
bidang legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi RUU.
Alat kelengkapan DPR dalam melakukan pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU dapat mengundang
pimpinan alat kelengkapan DPD yang mempunyai tugas di bidang
perancangan UU untuk membahas usul RUU.
Pada tahap akhir, alat kelengkapan DPR menyampaikan
laporan tertulis mengenai hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi RUU kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya
diumumkan dalam Rapat Paripurna DPR.
Alat kelengkapan DPR menyampaikan laporan tertulis mengenai
hasil pengharmonisasian kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya
diumumkan dalam rapat paripurna.

Prosedur pengajuan RUU oleh DPR diatur dalam ketentuan Pasal
46 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun
2019, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota
DPR, Komisi, Gabungan Komisi, atau alat kelengkapan DPR
yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD.
(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR
dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus
menangani bidang legislasi.
160 Ibid., ayat (3).

135
dpr.go.id