Page 155 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
P. 155
PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
Gambar III: 6
Pengajuan RUU yang Berasal dari DPR
3. Pembahasan Rancangan Undang-Undang
Ketentuan tentang tahap pembahasan RUU diatur dalam Pasal 65
s/d Pasal 71 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019. Dinyatakan
dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat
(6) UU No. 12 Tahun 2011 UU jo. No. 15 Tahun 2019, pembahasan RUU
dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau Menteri yang ditugasi, serta
mengikutsertakan DPD RI untuk RUU yang berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU dilakukan hanya pada
pembicaraan tingkat I. Keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU
diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan RUU yang
dibahas. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang
APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
138 dpr.go.id
