Page 158 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

TAHAPAN PENYUSUNAN
UNDANG-UNDANG

Akan tetapi, pembahasan RUU tentang Pencabutan Perppu
dilaksanakan melalui mekanisme khusus, yang dikecualikan dari
mekanisme pembahasan RUU sebagaimana tercantum dalam
ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU No.12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019.
Ketentuan mengenai mekanisme khusus dimaksud pada Pasal 71
ayat (2) dilaksanakan dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam
ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU No.12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019:
a. RUU tentang Pencabutan Perppu diajukan oleh DPR atau Presiden;
b. RUU tentang Pencabutan Perppu diajukan pada saat Rapat
Paripurna DPR tidak memberikan persetujuan atas Perppu yang
diajukan Presiden; dan
c. Pengambilan keputusan persetujuan terhadap RUU tentang
Pencabutan Perppu dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR
yang sama dengan rapat paripurna penetapan tidak memberikan
persetujuan atas PerPpu tersebut.
Dalam hal pembahasan RUU sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan DIM pada periode masa
keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan RUU tersebut disampaikan
kepada DPR periode berikutrya dan berdasarkan kesepakatan DPR,
Presiden, dan/atau DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke
dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas
tahunan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 71A UU No. 15
Tahun 2019. Secara teknis mekanisme pembahasan RUU diatur dalam
Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 sebagai berikut:

Pasal 87
(1) Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan berdasarkan 2
(dua) tingkat pembicaraan.
(2) Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:
a. tingkat I dalam rapat Komisi, rapat Gabungan Komisi, rapat
Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia
Khusus bersama dengan Menteri yang mewakili Presiden; dan
b. tingkat II dalam rapat paripurna DPR.

141
dpr.go.id