Page 160 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

TAHAPAN PENYUSUNAN
UNDANG-UNDANG

(2) Pembahasan rancangan undang-undang ditugaskan kepada
Badan Legislasi atau Panitia Khusus dengan ketentuan:
a. jumlah rancangan undang-undang yang ditangani Komisi
telah melebihi jumlah maksimal;
b. Komisi sedang menangani rancangan undang-undang
yang mengandung materi muatan yang kompleks dan
memerlukan waktu pembahasan yang lama; atau
c. sebagian besar anggota Komisi menjadi anggota pada
beberapa Panitia Khusus.
(3) Rancangan undang-undang yang materi muatannya termasuk
dalam ruang lingkup 2 (dua) Komisi, pembahasannya ditugaskan
kepada Gabungan Komisi.

(4) Ketentuan mengenai pembahasan rancangan undang-undang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis
mutandis terhadap pembahasan rancangan undang-undang oleh
Gabungan Komisi.
(5) Rancangan undang-undang yang materi muatannya termasuk
dalam ruang lingkup lebih dari 2 (dua) Komisi, pembahasannya
ditugaskan kepada Badan Legislasi atau Panitia Khusus.

Pasal 91
(1) Dalam hal penugasan pembahasan rancangan undang-undang
diserahkan kepada Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi
yang bukan pengusul atau Panitia Khusus maka Komisi, Gabungan
Komisi, Badan Legislasi, atau Panitia Khusus yang mendapatkan
penugasan tersebut berkewajiban mengundang pengusul untuk
memberikan penjelasan atau keterangan atas rancangan undang
undang.
(2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
dalam rapat Komisi, rapat Gabungan Komisi, rapat Badan
Legislasi, atau rapat Panitia Khusus, sebelum pembahasan
dengan Pemerintah atau pada setiap rapat jika diperlukan.
(3) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh
pimpinan alat kelengkapan pengusul atau Anggota pengusul
paling banyak 5 (lima) orang.

143
dpr.go.id