Page 165 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
P. 165
PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
Pasal 99
(1) Pimpinan Komisi, pimpinan Gabungan Komisi, pimpinan Badan
Legislasi, atau pimpinan Panitia Khusus memberikan penjelasan
atau keterangan atas rancangan undang-undang serta tanggapan
terhadap daftar inventarisasi masalah dan pertanyaan yang
diajukan Menteri apabila rancangan undang- undang berasal dari
DPR dan penjelasan atau keterangan atas rancangan undang-
undang serta tanggapan terhadap daftar inventarisasi masalah
dan pertanyaan yang diajukan oleh DPD jika rancangan undang-
undang berkaitan dengan kewenangan DPD.
(2) Menteri yang mewakili Presiden untuk membahas rancangan
undang-undang bersama dengan Komisi, Gabungan Komisi,
Badan Legislasi, atau Panitia Khusus memberikan:
a. penjelasan atau keterangan atas rancangan undang-undang
serta tanggapan terhadap daftar inventarisasi masalah dan
pertanyaan yang diajukan Fraksi atau Anggota apabila
rancangan undang-undang berasal dari Presiden; dan
b. penjelasan atau keterangan atas rancangan undang-undang
serta tanggapan terhadap daftar inventarisasi masalah dan
pertanyaan yang diajukan oleh DPD jika rancangan undang-
undang berkaitan dengan kewenangan DPD.
(3) DPD memberikan penjelasan atau keterangan atas rancangan
undang-undang serta tanggapan terhadap daftar inventarisasi
masalah dan pertanyaan yang diajukan Fraksi atau Anggota atau
Menteri yang mewakili Presiden untuk membahas rancangan
undang-undang apabila rancangan undang-undang berasal dari DPD.
(4) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta
Fraksi atau Anggota untuk memberikan penjelasan, keterangan,
atau tanggapan.
Pasal 100
(1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf
a membahas seluruh materi rancangan undang-undang sesuai
dengan daftar inventarisasi masalah yang dipimpin oleh pimpinan
Komisi, pimpinan Gabungan Komisi, pimpinan Badan Legislasi,
148 dpr.go.id
