Page 168 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

TAHAPAN PENYUSUNAN
UNDANG-UNDANG

rapat kerja Gabungan Komisi, rapat kerja Badan Legislasi, rapat
kerja Badan Anggaran, atau rapat kerja Panitia Khusus.
(3) Rapat panitia kerja membahas substansi rancangan undang-
undang berdasarkan daftar inventarisasi masalah, yang dipimpin
oleh salah seorang pimpinan Komisi, pimpinan Gabungan Komisi,
pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Panitia Khusus dengan
Menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi
materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas dan
alat kelengkapan DPD jika rancangan undang- undang berkaitan
dengan kewenangan DPD.
(4) Panitia kerja dapat membentuk tim perumus, tim kecil, dan/atau
tim sinkronisasi.
(5) Keanggotaan tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota panitia kerja.
(6) Keanggotaan tim kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota panitia kerja.
(7) Panitia kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya
pada rapat kerja Komisi, rapat kerja Gabungan Komisi, rapat kerja
Badan Legislasi, rapat kerja Badan Anggaran, atau rapat Panitia
Khusus.

Bagian Keempat
Tim Perumus dan Tim Kecil

Pasal 104
(1) Tim perumus bertugas merumuskan materi rancangan undang-
undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf
b dan huruf c sesuai dengan keputusan rapat kerja dan rapat
panitia kerja dengan Menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I
yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang
dibahas dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang
berkaitan dengan kewenangan DPD.
(2) Rapat tim perumus dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja.
(3) Tim perumus bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya
pada rapat panitia kerja.

151
dpr.go.id