Page 167 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

(2) Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau
Panitia Khusus dapat mengadakan kunjungan kerja ke daerah
untuk mendapatkan masukan dari pemerintah daerah dan/atau
masyarakat di daerah.
(3) Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau
Panitia Khusus dapat mengadakan kunjungan kerja ke luar negeri
dengan dukungan anggaran DPR dan persetujuan pimpinan DPR.
(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan
dengan mempertimbangkan alasan yang dimuat dalam usulan
rencana kunjungan kerja yang diajukan oleh Komisi, Gabungan
Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus.
(5) Usulan rencana kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) paling sedikit memuat:
a. urgensi;
b. kemanfaatan; dan

c. keterkaitan negara tujuan dengan materi rancangan
undang-undang.

Pasal 102

Pembahasan rancangan undang-undang dalam rapat kerja Komisi,
rapat kerja Gabungan Komisi, rapat kerja Badan Legislasi, rapat
kerja Badan Anggaran, atau rapat kerja Panitia Khusus, lebih lanjut
diserahkan kepada panitia kerja.

Bagian Ketiga
Panitia Kerja

Pasal 103
(1) Panitia kerja dibentuk oleh Komisi, Gabungan Komisi, Badan
Legislasi, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus yang ditugaskan
membahas rancangan undang-undang yang keanggotaannya
paling banyak 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota alat
kelengkapan DPR yang membentuknya.
(2) Panitia kerja bertugas membahas substansi rancangan undang-
undang atau materi lain yang diputuskan dalam rapat kerja Komisi,

150 dpr.go.id