Page 156 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

TAHAPAN PENYUSUNAN
UNDANG-UNDANG

Pembahasan RUU dilaksanakan dalam 2 (dua) tingkat pembicaraan,
yang terdiri atas: 164
a. Pembicaraan Tingkat I dalam rapat Komisi, rapat Gabungan Komisi,
rapat Baleg, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panita Khusus;
b. Pembicaraan Tingkat II dalam rapat paripurna. DPD dapat
memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan RUU yang
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
Pembicaraan Tingkat I meliputi kegiatan-kegiatan pengantar
musyawarah, pembahasan DIM, dan penyampaian pendapat mini,
165
dalam kegiatan Pengantar Musyawarah:
a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan
pandangan jika RUU berasal dari DPR;
b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD
menyampaikan pandangan jika RUU yang berkaitan dengan
kewewenang DPD berasal DPR;
c. Presiden memberikan penjelasan dan Fraksi memberikan
pandangan jika RUU berasal dari Presiden; atau
d. Presiden memberikan penjelasan serta Fraksi dan DPD
menyampaikan pandangan jika RUU yang berkaitan dengan
kewenangan DPD berasal dari Presiden.
Dalam pembahasan DIM ada mekanisme yang diatur secara
khusus. Jika RUU berasal dari DPR, maka DIM diajukan oleh Presiden.
Sebaliknya, apabila RUU berasal dari Presiden, maka DIM diajukan oleh
DPR, dengan mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang RUU terkait
dengan kewenangan DPD.
Pendapat Mini disampaikan pada akhir Pembicaraan Tingkat I oleh
(a) seluruh Fraksi di DPR, (b) DPD (jika RUU berkaitan dengan wewenang
DPD, dan (c) Presiden. Dalam hal DPD tidak menyampaikan pandangan
dan/atau tidak menyampaikan pendapat mini, pembicaraan tingkat
I tetap dilaksanakan. Adapun dalam pembicaraan tingkat I dapat
diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain jika materi RUU
berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain.

164 Ibid., Pasal 66 jo. Pasal 67.
165 Ibid., Pasal 68 ayat (1).

139
dpr.go.id