Page 149 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

1. RUU tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada akhirnya RUU tersebut
telah disahkan menjadi UU dengan UU No. 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara;
2. RUU Bea Materai. Pada akhirnya RUU tersebut telah disahkan
menjadi UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
3. RUU KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) belum disahkan
menjadi UU; dan

4. RUU Permasyarakatan belum disahkan menjadi UU.

2. Proses Penyusunan Undang Undang
Proses atau tata cara pembentukan UU adalah suatu tahap kegiatan
yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk membentuk UU.
Proses ini diawali dari terbentuknya suatu ide atau gagasan tentang
perlunya pengaturan terhadap suatu permasalahan, yang dilanjutkan
dengan kegiatan mempersiapkan RUU baik oleh DPR, Pemerintah,
maupun oleh DPD RI, kemudian kegiatan pembahasan RUU di DPR
untuk mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden,
sampai pada tahap akhir, yaitu pengesahan dan pengundangan
152
terhadap RUU tersebut.
Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dari UUD NRI Tahun 1945
maka pengajuan suatu RUU dapat berasal dari beberapa pihak, yaitu:
1. Dari Pemerintah (Presiden) berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945, yang merumuskan:
“Presiden berhak mengajukan RUU kepada Dewan Perwakilan
Rakyat.”
2. Dari DPR berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang
merumuskan:
“Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk
undang-undang.”

152 Maria Farida Indarti Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya, (Jakarta:
Kanisius, 2007), hlm. 10.

132 dpr.go.id