Page 146 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

TAHAPAN PENYUSUNAN
UNDANG-UNDANG

Dalam Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 terkait dengan
penyebarluasan Prolegnas diatur dalam Pasal 41 yang menyatakan
p enyebarluasan Prolegnas dilakukan DPR, DPD, dan Pemerintah yang
dikoordinasikan oleh Baleg. Penyebarluasan Prolegnas di lingkungan
DPR dan/atau masyarakat dilakukan oleh Baleg. Penyebarluasan
Prolegnas di lingkungan DPD dan/atau masyarakat dilakukan oleh
PPUU. Penyebarluasan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dan/
atau masyarakat dilakukan oleh Menteri. Penyebarluasan Prolegnas
dilakukan sejak penyusunan sampai dengan setelah penetapan
Prolegnas. Sementara itu penyebarluasan pada saat penyusunan
Prolegnas dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau
memperoleh masukan dari masyarakat serta pemangku kepentingan.
Penyebarluasan setelah penetapan Prolegnas dilakukan secara
bersama oleh DPR, DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh
Baleg dan/atau secara sendiri-sendiri oleh masing-masing lembaga
melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan,
dan/atau melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Baleg
melakukan penyebarluasan Prolegnas kepada Anggota, Komisi, dan
Fraksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Prolegnas
ditetapkan. 146

e. Rancangan Undang-Undang Carry Over (Operan)

Ketentuan mengenai Carry Over atau melanjutkan kembali
pembahasan suatu RUU dalam periode DPR yang berakhir kepada
periode DPR yang akan datang. Hal ini dilaksanakan dengan
memasukkan kembali RUU dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah
maupun Prolegnas Prioritas Tahunan, sehingga sumberdaya, waktu,
dan anggaran tidak akan terbuang sia-sia dan dapat dipastikan bahwa
pembahasan suatu RUU berlangsung secara berkelanjutan hingga
dapat diundangkannya suatu RUU tersebut. 147
Pengaturan mengenai mekanisme carry over diatur dalam Pasal
71A UU No. 15 Tahun 2019 yang menyatakan, dalam hal pembahasan
RUU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki

146 Ibid., Pasal 42.
147 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hlm. 47.

129
dpr.go.id