Page 147 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

pembahasan DIM pada periode masa keanggotaan DPR saat itu,
hasil pembahasan RUU tersebut disampaikan kepada DPR periode
berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD,
RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas
jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.
Selain dalam UU No. 15 Tahun 2019, secara teknis mengenai carry
over diatur dalam Pasal 87 ayat (3) Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020
yang menyatakan pembahasan RUU dengan status operan (carry over)
dalam Prolegnas prioritas tahunan dilakukan setelah Prolegnas prioritas
tahunan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
Selanjutnya Pasal 110 Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 menyatakan
anggota dan alat kelengkapan DPR dapat mengusulkan RUU yang
telah masuk pembicaraan tingkat I dan memiliki DIM pada periode
keanggotaan DPR sebelumnya kepada Baleg sebagai usulan Carry
Over (RUU operan) dalam Prolegnas prioritas tahunan.
DPR, Presiden, dan DPD dapat menetapkan RUU operan dalam
Prolegnas prioritas tahunan. RUU operan yang ditetapkan dalam
Prolegnas prioritas tahunan dilanjutkan pembahasannya dalam
pembicaraan tingkat I dengan menggunakan surat Presiden dan daftar
inventarisasi masalah yang sudah ada pada DPR periode keanggotaan
sebelumnya.
Dalam hal pembicaraan tingkat I pada periode keanggotaan DPR
sebelumnya dilakukan oleh Komisi, Gabungan Komisi, atau Baleg,
pembicaraan tingkat I tetap dilakukan oleh Komisi, Gabungan Komisi,
atau Baleg. Dalam hal pembicaraan tingkat I pada periode keanggotaan
DPR sebelumnya dilakukan oleh Pansus, pembicaraan tingkat I
dilakukan oleh alat kelengkapan DPR yang ditugaskan oleh Badan
Musyawarah (Bamus).
Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan mengikuti tahapan
sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR ini. Komisi, Gabungan Komisi,
atau Baleg atau alat kelengkapan DPR yang ditugaskan oleh Bamus
dapat membahas ulang DIM tertentu yang sudah disetujui oleh anggota
DPR periode sebelumnya.

130 dpr.go.id