Page 143 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
P. 143
PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
perubahan. Dalam hal hasil evaluasi berupa usulan Prolegnas prioritas
tahunan perubahan dan/atau Prolegnas jangka menengah perubahan,
Baleg mengundang Panitia Perancangan Undang-Undang (PPUU) dan
Menteri untuk membahas usulan tersebut dalam rapat kerja. 141
Dalam hal hasil evaluasi DPD terhadap Prolegnas prioritas
tahunan berupa usulan Prolegnas prioritas tahunan perubahan dan/
atau Prolegnas jangka menengah perubahan, PPUU meminta Baleg
mengadakan rapat kerja dengan Menteri untuk membahas usulan
tersebut. 142
Dalam hal hasil evaluasi Pemerintah terhadap Prolegnas prioritas
tahunan berupa usulan Prolegnas prioritas tahunan perubahan dan/
atau Prolegnas jangka menengah perubahan, Menteri meminta Baleg
mengadakan rapat kerja untuk membahas usulan tersebut. 143
Sebelum melakukan evaluasi Baleg melakukan kajian terhadap
Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.
Hasil kajian tersebut diputuskan dalam rapat Baleg untuk menjadi
bahan evaluasi yang akan dibahas bersama Menteri. Dalam hal hasil
kajian terkait dengan RUU yang menjadi kewenangan DPD, pembahasan
melibatkan PPUU. Evaluasi Prolegnas dikoordinasikan oleh Baleg.
Dalam hal disepakati adanya perubahan Prolegnas jangka
menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan berdasarkan evaluasi,
perubahan Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas
tahunan disampaikan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan. Adapun
Prolegnas yang disetujui dalam rapat paripurna sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan DPR. 144
Pasal 38 Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 mengatur juga mengenai
perubahan Prolegnas yaitu bahwa Prolegnas jangka menengah
dan/atau Prolegnas prioritas tahunan dapat dilakukan perubahan
berdasarkan evaluasi. Selanjutnya Pasal 40 Peraturan DPR No. 2 Tahun
2020 menyatakan dalam hal hasil evaluasi memuat usulan Prolegnas
prioritas tahunan perubahan, pembahasan dilakukan oleh Baleg dan
Menteri dalam rapat kerja.
141 Ibid., Pasal 34.
142 Ibid., Pasal 35.
143 Ibid., Pasal 36.
144 Ibid., Pasal 37.
126 dpr.go.id
