Page 141 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

1. Prinsip-prinsip dasar pembentukan UU;
2. Tujuan-tujuan Prolegnas;

3. Kondisi objektif permasalahan dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan;
4. Visi dan misi pembangunan hukum nasional;

5. Arah Kebijakan Prolegnas; dan
6. Skala prioritas Prolegnas tahunan.
Prolegnas diharapkan bisa menjadi pedoman dan pengendali
penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang
mengikat lembaga yang berwenang membentuk UU. Prolegnas juga
diharapkan dapat menghasilkan UU yang baik untuk mendukung tugas
pemerintahan dan pembangunan, serta untuk memenuhi kebutuhan
hukum di dalam masyarakat.
Dalam Pasal 25 Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 diatur mengenai
penetapan Prolegnas, bahwa Prolegnas jangka menengah, Prolegnas
prioritas tahunan untuk tahun pertama, dan Prolegnas prioritas tahunan
yang telah disepakati dalam rapat kerja Baleg dengan Menteri
dilaporkan oleh Baleg dalam rapat paripurna untuk ditetapkan. Adapun
Penetapan Prolegnas jangka menengah dan Prolegnas prioritas tahunan
untuk tahun pertama dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR.
Penetapan Prolegnas prioritas tahunan dilakukan sebelum
penetapan RUU mengenai APBN. Prolegnas jangka menengah dan
Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan DPR. Prolegnas jangka menengah dan
Prolegnas prioritas tahunan menjadi dasar pengajuan RUU dari DPR,
DPD, atau Pemerintah. 137
Dalam Pasal 22 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun
2019, terkait penetapan Prolegnas diatur bahwa hasil penyusunan
Prolegnas antara DPR dan Pemerintah disepakati menjadi Prolegnas dan
ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR. Prolegnas tersebut ditetapkan
dengan Keputusan DPR. Prolegnas jangka menengah dan Prolegnas
prioritas tahunan menjadi dasar pengajuan RUU dari DPR, DPD, atau
Pemerintah.

137 Pasal 26 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-
Undang.

124 dpr.go.id