Page 235 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

3. Pada periode UUDS 1950 (1950-1959) dibentuk 145 (seratus empat
puluh lima) UU Darurat.

4. Pada periode berlakunya kembali UUD 1945 (1959-1967) dibentuk
121 (seratus dua puluh satu) Perppu.
Secara keseluruhan jumlah Perppu yang dibentuk selama
masa pemerintahan Presiden Soekarno dalam 4 (empat) periode
pemberlakuan konstitusi sebanyak 144 (seratus empat puluh empat)
Perppu. Dari 144 (seratus empat puluh empat) Perppu yang dibentuk,
dapat diklasifikasikan Perppu tersebut mengatur bidang pertahanan
keamanan, ekonomi, hukum, sosial, dan politik. Bidang pertahanan
keamanan terdapat 8 (delapan) Perppu, bidang ekonomi terdapat 94
(sembilan puluh empat) Perppu, bidang hukum terdapat 19 (sembilan
belas) Perppu, bidang sosial terdapat 7 (tujuh) Perppu dan bidang politik
terdapat 16 (enam belas) Perppu. Hal ini menunjukkan bahwa hal ihwal
Kegentingan yang Memaksa pada umumnya berkenaan di bidang
ekonomi.

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang pada
Masa Pemerintahan Presiden Soeharto
Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dibentuk sebanyak
8 (delapan) Perppu. Terklasifikasi Perppu tersebut mengatur bidang
sosial, ekonomi, dan hukum. Kecenderungan bidang pengaturan
Perppu di masa Presiden Soeharto adalah di bidang ekonomi. Hal ini
menunjukkan bahwa Kegentingan yang Memaksa pada umumnya
berkenaan di bidang ekonomi.

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang pada
Masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie
Dalam 512 hari masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, dibentuk
sebanyak 3 (tiga) Perppu yang salah satunya mencabut Perppu yang
lainnya dan satunya lagi ditolak oleh DPR, sehingga praktis tidak ada
satupun Perppu yang dibentuk oleh Presiden B.J. Habibie ditetapkan
menjadi UU.

218 dpr.go.id