Page 236 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES PERSIAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DARI PEMERINTAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA
PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
DAN PERMASALAHANNYA

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang pada
Masa Pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid
Pemilu 1999 akhirnya dilangsungkan dan menempatkan wakil-
wakil rakyat yang mengisi kursi perwakilan di DPR. Setelah melakukan
penyempurnaan terhadap Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1973 tentang
“Tatacara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia”,
menjadi Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1999 tentang “Tatacara
Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik
Indonesia”, maka MPR pun kemudian mengangkat K.H. Abdurrahman
Wahid menjadi Presiden dan Megawati Soekarno Putri sebagai Wakil
Presiden. 241

Namun pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ini tidak
berlangsung lama, melainkan hanya sekitar 20 bulan dengan
jumlah Perppu yang dibentuk selama masa pemerintahan Presiden
Abdurrahman Wahid sebanyak 3 (tiga) Perppu dan semuanya
mengatur bidang ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kegentingan
yang memaksa dari Perppu yang dibentuk hanya berkenaan di bidang
ekonomi. 242

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang pada
Masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri
Selama pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dibentuk
4 (empat) Perppu. 2 (dua) Perppu di tahun 2002 dan 2 (dua) Perppu di
tahun 2004. Keempat Perppu tersebut tidak ada satupun berkenaan
dengan keadaan darurat militer di Aceh. Bahwa sejak akhir masa
pemerintahan Presiden Soeharto, diberlakukan keadaan darurat militer
di Aceh yang dipicu oleh pemberontakan yang dilakukan oleh Gerakan
Aceh Merdeka (GAM). Setelah memasuki masa reformasi, Presiden
Habibie memberlakukan keadaan darurat sipil. Pada masa Presiden
Megawati, seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
dinyatakan dalam Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat
Militer. Pada tanggal 18 Mei 2004, Keadaan Bahaya diubah lagi menjadi
tingkatan Darurat Sipil.
241 Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata
Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, hlm. 250.
242 Ibid., hlm. 252.

219
dpr.go.id