Page 237 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang pada
Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Pada pemilu tahun 2004 dan 2009, Susilo Bambang Yudhoyono
terpilih menjadi Presiden Indonesia. Sepuluh tahun Pemerintahan Susilo
Bambang Yudhoyono diwarnai cukup banyak catatan peristiwa. Mulai
dari permintaan bantuan internasional senilai 75 miliar dolar AS untuk
membangun infrastruktur di Indonesia pada forum APEC di Chili sampai
gempa bumi di Samudera Hindia, lepas pantai barat Aceh. Gempa yang
disusul tsunami tersebut menewaskan setidaknya 600 ribu jiwa.
Perppu yang dibentuk di masa pemerintahan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono melingkupi bidang politik sebanyak 6 (enam)
Perppu, bidang Ekonomi sebanyak 5 (lima) Perppu, bidang sosial
sebanyak 5 (lima) Perppu, dan bidang hukum sebanyak 3 (tiga) Perppu.
Kecenderungan pengaturan Perppu yang dibentuk adalah dibidang
politik, ekonomi dan sosial, sehingga secara prematur dapat disimpulkan
bahwa hal ihwal Kegentingan yang Memaksa berkenaan di bidang-
bidang tersebut. Secara keseluruhan jumlah Perppu yang dibentuk
selama masa pemerintahan Presiden SBY sebanyak 19 (sembilan belas)
Perppu.

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang pada
Masa Pemerintahan Presiden Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo terpilih dalam pemilu tahun 2014 untuk
masa jabatan 2014-2019. Perppu yang dibentuk adalah Perppu No. 1
Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah disetujui oleh
DPR dan ditetapkan dalam UU No. 10 Tahun 2015 tentang Penetapan
Perppu No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi UU.
Perppu yang mengatur mengenai penggantian anggota pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara ini sebelumnya sudah pernah
dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Perppu
No. 4 Tahun 2009. Materi pengaturannya sama dan kondisi-kondisi
kekosongan anggota pimpinan KPK juga tidak jauh berbeda. Perppu No.
4 Tahun 2009 tersebut juga sempat diajukan uji materiil di MK.

220 dpr.go.id