Page 242 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

2. Memastikan bahwa perancang menyusun fakta-fakta tersebut
secara logis; dan
3. Menjamin bahwa RUU lahir dari proses pengambilan keputusan
yang berdasarkan logika dan fakta.

Pada dasarnya, NA saat ini merupakan keharusan dalam proses
pembentukan peraturan perundang-undangan, artinya sebuah NA
sangat dibutuhkan dalam pembentukan atau penyusunan RUU.
Berdasarkan pendapat tersebut, maka secara akademis dapat
disimpulkan bahwa, NA berfungsi sebagai bahan dasar bagi penyusunan
produk hukum (UU), untuk mengatasi sekaligus menampik tuduhan
bahwa peraturan perundang-undangan yang selama ini dinilai tidak
responsif, tidak egaliter, tidak futuristik, dan tidak berkualitas. Melalui NA
setiap RUU dapat menghasilkan UU yang lebih berkualitas dan dapat
dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan yang baik (good
legislation) dan lebih mudah dicerna serta dipahami segenap anggota
245
masyarakat.

B. URGENSI NASKAH AKADEMIK
Sebagaimana dinyatakan secara normatif di dalam Pasal 1 angka 1
UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa:
“Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan
Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau
penetapan, dan pengundangan.”
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diawali
dengan perencanaan, dalam hal ini diawali dengan penyusunan NA.
Sebelum menyusun suatu NA, maka sebelumnya sangat perlu dilakukan
pengkajian atau penelitian hukum guna memperoleh data dan informasi
yang komprehensif dan relevan dengan materi yang hendak diatur
terhadap substansi NA, yang hakekatnya memiliki nilai yang sangat
penting dan strategis dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan yang baik, karena penyusunan NA diawali dengan riset nilai-

245 I Gde Pantja Astawa, Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm.
110.

226 dpr.go.id