Page 246 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
P. 246
PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan
Peraturan Presiden, dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa:
“Naskah Akademik adalah naskah yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang
berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin
diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan
rancangan undang-undang.”
Di dalam Pasal 5 ayat (1) Perpres No. 68 Tahun 2005 menyebutkan:
“Pemrakarsa dalam menyusun rancangan undang-undang dapat
terlebih dahulu menyusun naskah akademik mengenai materi yang
akan diatur dalam rancangan undang-undang.”
Pasal 5 ayat (2) Perpres No. 68 Tahun 2005 menyebutkan:
“Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh pemrakarsa bersama-sama dengan departemen
yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang peraturan perundang-
undangan dan pelaksanaannya dapat diserahkan kepada
perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai
keahlian untuk itu.”
Meskipun tak ada kewajiban khusus untuk semua jenis peraturan
perundang-undangan, ada konsekuensi yang timbul jika NA diabaikan.
Konsekuensi ini juga disinggung dalam putusan Mahkamah Agung
No. 49P/HUM/2017 tertanggal 2 Oktober 2017. Majelis hakim yang
mengadili perkara tersebut menyatakan bahwa, NA akan menghasilkan
suatu perundang-undangan yang baik. Ada dua hal yang menopang
argumentasi ini. Pertama, NA memuat kondisi hukum yang ada atau
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi
atau materi yang akan diatur. Kedua, NA memuat keterkaitan peraturan
perundang-undangan baru dengan peraturan perundang-undangan
lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, status peraturan
perundang-undangan yang ada, sehingga NA mampu mencegah
tumpang tindih peraturan.
Dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No.15
Tahun 2019 terdapat definisi NA adalah naskah hasil penelitian atau
pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah
230 dpr.go.id