Page 246 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
P. 246

PROSES & TEKNIK
                  PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG


                           Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan
                           Peraturan Presiden, dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa:

                                “Naskah   Akademik    adalah    naskah    yang   dapat
                                dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi  yang
                                berisi latar belakang, tujuan penyusunan,  sasaran  yang ingin
                                diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan
                                rancangan undang-undang.”
                                Di dalam Pasal 5 ayat (1) Perpres No. 68 Tahun 2005 menyebutkan:
                                “Pemrakarsa dalam menyusun rancangan undang-undang dapat
                                terlebih dahulu menyusun naskah akademik mengenai materi yang
                                akan diatur dalam rancangan undang-undang.”
                                Pasal 5 ayat (2) Perpres No. 68 Tahun 2005 menyebutkan:
                                “Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
                                (1) dilakukan oleh pemrakarsa bersama-sama dengan departemen
                                yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang peraturan perundang-
                                undangan  dan  pelaksanaannya  dapat  diserahkan  kepada
                                perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya  yang mempunyai
                                keahlian untuk itu.”
                                Meskipun tak ada kewajiban khusus untuk semua jenis peraturan
                           perundang-undangan, ada konsekuensi yang timbul jika NA diabaikan.
                           Konsekuensi ini juga disinggung dalam putusan Mahkamah  Agung
                           No. 49P/HUM/2017 tertanggal 2 Oktober 2017. Majelis hakim  yang
                           mengadili perkara tersebut menyatakan bahwa, NA akan menghasilkan
                           suatu perundang-undangan yang baik. Ada dua hal yang menopang
                           argumentasi  ini.  Pertama,  NA  memuat  kondisi  hukum  yang  ada  atau
                           peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  substansi
                           atau materi yang akan diatur. Kedua, NA memuat keterkaitan peraturan
                           perundang-undangan baru dengan peraturan perundang-undangan
                           lain, harmonisasi secara  vertikal dan horizontal, status peraturan
                           perundang-undangan  yang ada,  sehingga  NA mampu  mencegah
                           tumpang tindih peraturan.
                                Dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 12  Tahun 2011  jo. UU No.15
                           Tahun  2019  terdapat  definisi  NA  adalah  naskah  hasil  penelitian  atau
                           pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah



                   230   dpr.go.id
   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251