Page 243 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

TEKNIK PENYUSUNAN
NASKAH AKADEMIK

nilai yang ada di masyarakat, sehingga besar kemungkinan peraturan
perundang-undangan yang dibuat berdasarkan NA akan diterima oleh
masyarakat (bersifat responsif).
NA merupakan media konkret bagi peran serta masyarakat secara
aktif dalam pembentukan UU atau dengan terlibatnya masyarakat secara
aktif dan/atau stakeholders, tetapi juga hasil penelitian dan kajian
246
hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah
tersebut dalam suatu RUU sebagai solusi terhadap permasalahan dan
kebutuhan hukum masyarakat.

Landasan yuridis normatif diperlukannya NA adalah sebagaimana
diatur pada Pasal 56 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun
2019 yang menetapkan bahwa, “Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau
keterangan dan/atau Naskah Akademik”.
Dengan demikian urgensi dari sebuah NA dalam proses
pembentukan atau penyusunan peraturan perundang-undangan
antara lain: 247

1. NA merupakan media nyata bagi peran serta masyarakat dalam
proses pembentukan atau penyusunan peraturan perundang-
undangan, bahkan inisiatif penyusunan atau pembentukan NA
dapat berasal dari masyarakat;
2. NA akan memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta, atau latar
belakang masalah atau urusan sehingga hal yang mendorong
disusunnya suatu masalah atau urusan, sehingga sangat penting
dan mendesak diatur dalam suatu peraturan perundang-
undangan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah aspek
ideologis, politis, budaya, sosial, ekonomi, pertahanan, dan
keamanan. Manfaatnya adalah dapat mengetahui secara pasti
tentang mengapa perlu dibuatnya sebuah peraturan perundang-
undangan dan apakah peraturan perundang-undangan tersebut
memang diperlukan oleh masyarakat;

246 Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyeskere, 2001 (terjemahan), Penyusunanan RUU dalam
Perubahan Masyarakat yang Demokratis: sebuah Panduan untuk Pembuat RUU, terjemahan, Edisi kedua, Proyek
Elips II, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia 2014, hlm. 233.
247 Ibid.

227
dpr.go.id