Page 238 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES PERSIAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DARI PEMERINTAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA
PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
DAN PERMASALAHANNYA

Pada tanggal 25 Mei 2016, diundangkan Perppu No. 1 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak yang dilatarbelakangi maraknya kasus pemerkosaan
terhadap anak. Tidak tanggung-tanggung, Perppu ini memuat pidana mati
dan pidana kebiri terhadap pelaku. Kegentingan yang Memaksa terletak
pada vonis hakim yang sejak berlakunya Perppu ini, maka pidana mati
dan pidana kebiri dapat dijatuhkan kepada pelaku. Meski pelaksanaan
Perppu kebiri masih harus menunggu Peraturan Pelaksananya terlebih
dahulu, namun esensi Kegentingan yang Memaksa masih dapat terlihat
yakni pada penjatuhan sanksi pidana mati dan pidana kebiri tersebut.
Dari sejarah Perppu yang ada, Perppu ini merupakan salah satu Perppu
yang memuat sanksi pidana, dan pidana yang dimuat pun merupakan
pidana paripurna yakni pidana mati. Perppu ini hadir diantara kontroversi
Perppu yang memuat sanksi pidana masih marak dibicarakan. UU No. 12
Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 dengan sangat jelas mengizinkan
sanksi pidana hanya dimuat dalam UU dan Perda. Namun Perppu yang
memiliki materi muatan yang sama dengan UU dianggap termasuk
mengenai pengaturan sanksi pidana.
Pada masa pemerintahan jilid ke-2 Presiden Joko Widodo yang
terpilih dalam pemilu tahun 2019 untuk masa jabatan 2019-2024, beliau
mengeluarkan 2 (dua) Perppu, yaitu:
Pertama, Perppu No. 1 Tahun 2020 Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan.
Perppu ini dibuat karena pada tahun 2020 ini, dunia mengalami
bencana pandemi COVID-19. Penyebaran COVID-19 membawa risiko
bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa
bagi yang terinfeksi di berbagai belahan penjuru dunia, termasuk
Indonesia. Pandemi COVID-19 juga secara nyata telah mengganggu
aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian
sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

221
dpr.go.id