Page 245 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

TEKNIK PENYUSUNAN
NASKAH AKADEMIK

terbukanya ruang publik yang memungkinkan suara rakyat tertampung
di dalam penyusunan substansi peraturan perundang-undangan. Salah
satunya adalah dengan adanya NA yang disertakan dalam peraturan
perundang-undangan, merupakan akses bagi publik dan masyarakat
bebas mengeluarkan aspirasi serta melakukan apresiasi terhadap
substansi peraturan perundang-undangan yang sedang diatur.
248
NA merupakan bahan baku yang dibutuhkan dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan. Dengan dukungan NA yang memadai,
diharapkan dapat dibentuk peraturan perundang-undangan yang baik,
dalam arti aplikatif dan futuristik.
Sebelumnya berbagai istilah mengenai NA peraturan perundang-
undangan ini bermunculan, seperti istilah Naskah Rancangan Undang-
Undang, Naskah Ilmiah Rancangan Undang-Undang, Rancangan
Ilmiah Peraturan Perundang-Undangan, Naskah Akademis Rancangan
Undang-Undang, Academic Draft Penyusunan Peraturan Perundang-
Undangan. 249
Pada awalnya istilah NA dikenal dalam Keputusan Presiden Nomor
188 Tahun 1988 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU dimana dalam
(1) Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa:
“Menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa penyusunan RUU
dapat lebih dahulu menyusun rancangan Akademik mengenai RUU
yang akan disusun”.
Sedangkan dalam UU No. 10 Tahun 2004, yang pada saat ini sudah
dicabut dan diganti menjadi UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, mengenai NA ini tidak disebutkan secara eksplisit dan tidak
sebagai suatu yang wajib. Secara implisit dalam Pasal 54 UU No. 10
Tahun 2004 dinyatakan:
“ Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis
dalam rangka penyiapan atau pembahasan RUU dan Raperda”.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Mempersiapkan RUU, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti

248 Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, Legislatif Drafting, (Yogyakarta: Total Media, 2011), hlm. 1.
249 Wahid, Penyusunan Naskah Akademik, makalah, www.legalitas.org, diakses pada tanggal 8 Februari 2021.

229
dpr.go.id