Page 247 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

TEKNIK PENYUSUNAN
NASKAH AKADEMIK

tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai
pengaturan masalah tersebut dalam suatu RUU, Rancangan Perda
Provinsi, atau Rancangan Perda Kabupaten/Kota, sebagai solusi
terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (3) dinyatakan bahwa RUU yang
berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai NA. Kemudian pada
ayat (4) dinyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak berlaku bagi RUU mengenai:
a. APBN;

b. Penetapan Perppu menjadi UU; atau
c. Pencabutan UU atau pencabutan Perppu.
Dari pasal tersebut jelas bahwa NA merupakan suatu keharusan
dalam pembentukan suatu RUU namun terdapat pengecualian
terhadap beberapa RUU sebagaimana tercantum pada ayat (4).
Kewajiban untuk menyusun NA terdapat juga dalam Pasal 48 ayat
(5) Peraturan DPR RI No.2 Tahun 2020 yang menyatakan setiap RUU
harus disertai dengan NA. Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (1) dinyatakan
penyusunan RUU dilakukan berdasarkan pada NA.
Pengaturan kewajiban untuk menyusun NA terdapat juga dalam
Pasal 126 ayat (1) Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020, dinyatakan:
“Anggota, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi dalam
mempersiapkan rancangan undang-undang terlebih dahulu
menyusun Naskah Akademik mengenai materi yang akan diatur
dalam rancangan undang-undang.”

Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan:
“Untuk rancangan undang-undang tentang APBN, RUU tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
menjadi UU, RUU tentang pengesahan perjanjian internasional,
atau RUU yang hanya terbatas mengubah beberapa materi dapat
disertai Naskah Akademik.”

Sementara itu dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor
87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
dinyatakan NA disusun dalam rangka penyusunan RUU.

231
dpr.go.id