Page 128 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
P. 128
ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI
produk hukum mulai tingkat hierarki paling tinggi yakni konstitusi
hingga tingkat produk hukum Presiden baik melalui Perpu dan
Inpres tentunya akan memiliki implikasi sesuai dengan tujuannya
dan akan ada hasilnya baik maupun sebaliknya. Dengan demikian
setiap produk hukum tentu dapat berfungsi sebagai law as tool of
social engineering, sebagaimana dikemukakan bahwa Inpres 4 Tahun
1984 berhasil memajukan Koperasi dan sekaligus berperan dalam
terciptanya swasembada pangan, sedangkan Inpres No 18 tahun
1998 sebaliknya yakni menyerahkan koperasi dengan persaingan
bebas sehingga terciptanya persaingan dan mencerminkan sistem
yang liberal sehingga muncul koperasi-koperasi yang liberal yang
tidak sesuai dengan asas kebersamaan dan asas kekeluargaan
yang berasaskan Pancasila. Dengan demikian suatu produk hukum
perlulah dibuat dengan rasional dan dengan rasional dan harus
dirumuskan secara resmi serta tentunya selaras dengan jiwa rakyat
yakni Pancasila. Selain itu, implikasi jika suatu produk hukum tidak
sesuai dengan filosofi Ideologi Pancasila tentu juga berpengaruh
juga kepada sistem pemilihan demokrasi kita.
122
