Page 126 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
P. 126

ANTOLOGI PROBLEMATIK
              RANAH  PEMBANGUNAN
              SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
              DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
              DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
              NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI

              tugas dinasnya dalam membantu management di koperasi
              agar tercipta penyelenggaraan kegiatan koperasi yang baik dan
              professional berasaskan sistem ekonomi pancasila. Pendidikan
              tersebut dimaksudkan untuk membentuk masyarakat dan atau
              bangsa Indonesia yang Pancasila dengan langkah yakni bagi para
              ahli ekonom yang belajar dari luar negeri harus menyesuaikan
              ilmu ekonominya dengan ideologi Pancasila. Sehingga terciptanya
              persamaan dan membangun The Pancasila paradigm is that it is a
              unified whole. There is an interdependent relationship between the
              various points of Pancasila that are mutually animated and imbued.
              The first point of discussion will also explain the next four points.
              So will the second, with the points in the discussion based on the
              first and third points and including the fourth, and fifth points. So
              on until the last point. Thus, the nature of human beings contained
                                                              119
              in the Pancasila will be discussed following this pattern .
                    Perpu tersebut yang merupakan produk hukum sebagai
              bentuk komitmen Presiden RI dibuat harus selaras dengan
                                      Ideologi negara  yakni Pancasila,
                                      mengingat bahwa ubi societas ibi ius
       Perpu tersebut yang
        merupakan produk              yang berarti ada masyarakat maka
          hukum sebagai               ada hukum hak tersebut mengingat
        bentuk komitmen               hukum adalah gejala dalam kenyataan
        Presiden RI dibuat            kemasyarakatan yang  majemuk,
      harus selaras dengan            yang mempunyai banyak aspek,
      Ideologi negara yakni           dimensi dan faset. Hukum berakar
            Pancasila,...
                                      dan terbentuk dalam proses interaksi
                                      berbagai aspek kemasyarakatan

              119  Zulkarim Salampesy, Iwan Triyuwono, Gugus Irianto dan Bambang Hariadi.  Pancasila
                 Paradigm: Methodology of Wawasan Nusantara For Acounting Of Pancasila. Australian.
                 Australasian Accounting, Business and Finance Journal. Vol 12 Isu 1 Aerticle 7. hlm 104



                                         120
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131