Page 122 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI

Sebagai bentuk komitmen presiden dan wakil presiden
dalam menjalankan pemerintahan dengan memperhatikan
kondisi kegiatan perekonomian oleh koperasi sebagaimana yang
penulis jabarkan dan untuk merevitalisasi dan menjaga eksistensi
koperasi sebagai soko guru ekonomi berdasarkan Pancasila dalam
menghadapi diseminasi prinsip-prinsip ekonomi liberal pada era
globalisasi maka diperlukanlah Perpu tentang merevitalisasi dan
menjaga eksistensi koperasi sebagai soko guru ekonomi berdasarkan
Pancasila dengan ketentuan yakni Pertama, menyatakan seluruh
ketentuan formulasi UU Koperasi
Perlu dikemukakan 1998 berlaku dengan penegasan
bahwa koperasi kembali bahwa koperasi merupakan
menurut Mohammad kegiatan perekonomian sesuai dengan
Hatta bukan semata penjelasan naskah asli UUD 1945 yakni
sektor perekonomian … “perekonomian disusun sebagai
semata tetapi
merupakan peri- usaha bersama berdasarkan atas asas
hidup sosial yang kekeluargaan…” apa yang dimaksud
menyangkut nilai- dengan asas kekeluargaan adalah
nilai, jiwa atau koperasi. Perlu dikemukakan bahwa
semangat yang koperasi menurut Mohammad Hatta
berdasarkan rasa bukan semata sektor perekonomian
persaudaraan, semata tetapi merupakan peri-hidup
kekeluargaan, sosial yang menyangkut nilai-nilai,
kebersamaan,
gotong royong dan jiwa atau semangat yang berdasarkan
seterusnya, yaitu jiwa rasa persaudaraan, kekeluargaan,
semangat atau peri kebersamaan, gotong royong dan
hidup koperasi. seterusnya, yaitu jiwa semangat
atau peri hidup koperasi . Hal ini
117
117 Elli Ruslina. 2013. Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi
UUD Negara Tahun 1945. Total Media. Yogyakarta. hlm 51

116