Page 120 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI

akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”.
Pasal 22 ayat (1) menyatakan, “Dalam hal ihwal kegentingan yang
memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah
sebagai pengganti undang-undang”. Dari kedua ketentuan UUD
NRI 1945 bahwa dapat diketahui adanya dua katagori keadaan
darurat menurut UUD NRI Tahun 1945 yaitu keadaan bahaya dan
hal ihwal kegentingan yang memaksa.
Parameter dikatakannya suatu keadaan darurat terdapat dua
pandangan antara teoritis dengan empiris. Menurut teoritis apabila
memenuhi unsur: pertama, unsur ancaman yang membahayakan
(dangerous threat); kedua, unsur kebutuhan yang mengharuskan
(reasonable necessity); dan ketiga, unsur keterbatasan waktu
115
(limited time) yang tersedia . Apabila ketiga unsur keseluruhannya
terpenuhi, dengan berdasarkan Pasal 12 serta undang-undang
keadaan bahaya, Presiden dapat mendeklarasikan keadaan bahaya
dengan melakukan tindakan-tindakan yang berada di luar norma
hukum yang berlaku dalam keadaan normal. Sedangkan dalam
perspektif perkembangan empirisnya, Mahkamah Konstitusi
melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun
2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun
2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, telah memberikan
parameter objektif penerbitan Perpu adanya kegentingan yang
memaksa bagi presiden untuk menetapkan Perpu yaitu:
1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk
menyelesaikan masalah hukum secara cepat
berdasarkan Undang-Undang;
2) Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum

115 Jimly Asshiddiqie. 2007. Hukum Tata Negara Darurat. Rajawali Press. Jakarta. hlm 277

114