Page 115 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

EKSISTENSI KOPERASI SEBAGAI SOKO GURU
EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA DALAM
MENGHADAPI DISEMINASI PRINSIP-PRINSIP
EKONOMI LIBERAL PADA ERA GLOBALISASI

dikarenakan tidak menjanjikan . Adapun hal tersebut karena
109
terbatasnya modal koperasi saat ini sehingga untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia sulit dikarenakan keterbatasan
koperasi dalam memberikan penghasilan kepada pekerjanya juga
berpengaruh pada keterbatasan dalam mendapatkan kualitas
sumber daya manusia yang baik khususnya untuk merekrut pekerja
yang berkualitas, karena pekerja yang berkualitas akan cenderung
bekerja pada perusahaan bidang keuangan yang saat ini sedang
berkembang yakni perbankan.
Pasca putusan judicial review Mahkamah Konstitusi RI yang
menyatakan UU Koperasi 2012 bertentangan dengan UUD NRI
1945 sehingga tidak mengikat dan tidak memiliki kekuatan hukum,
Mahkamah Konstitusi RI untuk mengisi kekosongan hukum telah
memberlakukan UU Koperasi 1992. Saat ini pembahasan RUU
Koperasi yang masih dalam proses yang rumit. RUU Perkoperasian
ini telah disetir dua kubu. Pertama adalah kubu rentenir berbaju yang
tidak mau ada penegasan pasal sanksi tegas bagi koperasi-koperasi
palsu yang banyak beredar saat ini. Dewan Koperasi Indonesia
(Dekopin) yang sebenarnya merupakan orgaisasi masyarakat
menginginkan ditetapkan dalam RUU tersebut sebagai wadah
tunggal dan mewajibkan pemerintah untuk membiaya organisasi
itu dari dana APBN. Kalau ini tetap dipaksakan maka UU yang ada
menjadi tidak imperatif dan juga berpotensi bertentangan dengan
110
UUD terutama tentang kebebasan berkumpul dan berserikat .

109 Media Cetak Solo Pos. Nasib KUD Kembang Kempis Tanpa Hak Istimewa. Edisi 6 Desember
2018. hlm 5
110 https://kabar24.bisnis.com/read/20190123/16/881789/pemerintah-didesak-terbitkan-
perppu-perkoperasian diakses pada tanggal 18 Februari 2022

109