Page 117 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

EKSISTENSI KOPERASI SEBAGAI SOKO GURU
EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA DALAM
MENGHADAPI DISEMINASI PRINSIP-PRINSIP
EKONOMI LIBERAL PADA ERA GLOBALISASI

Apabila hukum-hukum yang dibuat tidak dapat mengimbangi
perkembangan globalisasi ekonomi, maka akan berdampak pada
tumbuhnya kapitalisme dengan asas perseorangan sudah tentu hal
ini bertentangan dengan asas kebersamaan dan asas kekeluargaan
sebagaimana yang tersebut dalam UUD 1945 Pasal 33.
Dengan adanya kondisi memberlakukan Undang-Undang
Koperasi Tahun 1997 oleh Mahkamah Konstitusi RI untuk
menanggulangi kekosongan hukum tentunya hal tersebut kurang
tepat dan cacat hukum. Karena apabila dikaji dari segi teoritik
Mahkamah Konstitusi bukan sebagai pembentuk Undang-Undang
(positivistiek legislations) tetapi sebagai negative legislations. Hal
tersebut juga terkait dengan aspek formal (immaterial) pengujian
hukum yang meliputi :
112
1) Apakah proses pembentukan peraturan itu sesuai
dengan prosedur ataukah tidak?
2) Apakah bentuk atau jenis peraturan untuk
menuangkan isi norma yang ditetapkan tepat?
3) Apakah lembaga yang menetapkan peraturan itu
memang berwenang untuk itu?
4) Apakah format, sistematika, dan hal-hal lain yang
sesuai dengan pedoman baku atau tidak?

Sehingga jika peraturan-peraturan terbukti tidak memenuhi
syarat formal, maka keseluruhan peraturan tersebut dapat
dipandang bertentangan secara formal dengan prosedur
pembentukan peraturan. Dan hal tersebut dapat berakibat fatal
yaitu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dapat
dibatalkan atau dinyatakan tidak lagi mengikat seara keseluruhan .
113
112 Jimly Asshiddiqie. 2016. Konstitusi Ekonomi Edisi Cetakan Kedua. Kompas. Jakarta. hlm 28
113 Ibid., hlm 28

111