Page 119 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

EKSISTENSI KOPERASI SEBAGAI SOKO GURU
EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA DALAM
MENGHADAPI DISEMINASI PRINSIP-PRINSIP
EKONOMI LIBERAL PADA ERA GLOBALISASI

melakukan ‘bongkar pasang’ pasal-pasal dalam suatu undang-
undang atau pembuatan undang-undang baru saja, tapi juga
memperhatikan dan memberdayakan daya dukung aspek yang
lain, yaitu: 1) pendidikan hukum, 2) reformasi substansi hukum, 3)
mekenisme penyelesaian sengketa, yang berwibawa dan efisien;
4) pemberdayaan etika bisnis, 5) menumbuhkan jiwa nasionalis
pada anggota Legislatif; 6) komitmen presiden dan wakil presiden,
yang aktifitasnya dilakukan secara kait mengkait, bersama-sama,
dan terus menerus saling dukung mendukung .
114
Pembangunan hukum ekonomi
dengan komitmen dari Presiden dan
wakilnya yang kuat dan konsisten Pembangunan hukum
ekonomi dengan
untuk menjadikan hukum sebagai
komitmen dari Presiden
panglima yang berlandaskan Pancasila
dan wakilnya yang kuat
dan Pembukaan dan ketentuan dan dan konsisten untuk
jiwa pada UUD 1945 dilakukan karena menjadikan hukum
adanya argument bahwa kedudukan sebagai panglima yang
presiden sebagai kepala negara berlandaskan Pancasila
sekaligus kepala pemerintahan. dan Pembukaan
dan ketentuan dan
Kedudukan presiden sebagai kepala
jiwa pada UUD 1945
negara Dalam Undang-Undang
dilakukan karena
Dasar Negara Republik Indonesia adanya argument
Tahun 1945, ketentuan mengenai bahwa kedudukan
keadaan darurat diatur dalam dua presiden sebagai kepala
Pasal yaitu Pasal 12 dan Pasal 22. Pasal negara sekaligus kepala
pemerintahan.
12 menyatakan, “Presiden menyatakan
keadaan bahaya. Syarat-syarat dan

114 Adi Sulistyono. 2017. Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian Visi
Indonesia 2030. Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi Pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada tanggal 17 Nopember 2007. hlm 28--29

113