Page 121 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

EKSISTENSI KOPERASI SEBAGAI SOKO GURU
EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA DALAM
MENGHADAPI DISEMINASI PRINSIP-PRINSIP
EKONOMI LIBERAL PADA ERA GLOBALISASI

ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada
undang-undang tetapi tidak memadai;
3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat teratasi
dengan cara membuat undang-undang sesuai
prosedur biasa dikarenakan memerlukan waktu yang
cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak
tersebut perlu untuk diselesaikan.

Selain itu, Presiden dapat menilai apakah kondisi negara
berada dalam keadaan genting dan memaksa atau terdapat
kegentingan yang memaksa untuk diterapkan suatu peraturan
pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Perpu). Dengan
demikian deklarasi keadaan bahaya sesuai Pasal 12 mengharuskan
penilaian secara objektif berdasarkan undang-undang, sedangkan
penerapan Pasal 22 ayat (1) tidak berdasarkan suatu penilaian
objektif berdasarkan undang-undang melainkan secara subjektif
Presiden dapat menilai secara pribadi. Ketentuan tersebut jelas
merupakan dan menjadi sumber kewenangan yang luar biasa besar
bagi Presiden, sehingga kewenangan ini juga menjadi faktor yang
memperkuat kedudukan Presiden dalam sistem pemerintahan
presidensial berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Sehingga presiden
sebagai kepala pemerintahan dalam menjalankan tugas eksekutif
dan juga sebagai kepala administrasi mempunyai tugas dan
wewenang yang sangat luas lingkupnya, tugas dan wewenang
ini memungkinkan untuk menjadi semakin luas sejalan dengan
meluasnya tugas-tugas dan wewenang negara atau pemerintah,
terutama dalam menjalankan fungsinya mensejahterakan rakyat
sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945
116
dan Pancasila.

116 Rahayu Prasetyaningsih. 2017. Menakar kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran.
Vol 4 No 2. Bandung. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. hlm 269

115