Page 116 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
P. 116
ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI
Kebijakan Produk Hukum Presiden Republik
Indonesia Guna Merevitalisasi Dan Menjaga
Eksistensi Koperasi Sebagai Soko Guru Ekonomi
Berdasarkan Pancasila Dalam Menghadapi
Diseminasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Liberal Pada
Era Globalisasi
Berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan diatas, maka
diketahui bahwa suatu kebijakan produk hukum dapatlah berfungsi
sebagai alat rekayasa sosial (law as tool of social engineering) yakni
berpengaruh pada tujuan menciptakan keadaan sosial yang sesuai
dengan tujuan kebijakan hukum tersebut atau juga berdampak
pada kehidupan sosial dalam masyarakat yang dalam hal ini
relevansinya bahwa baik tingkat hierarkinya strata UU Koperasi
1998 dan UU koperasi 2012 hingga bentuk peraturan dibawahnya
yakni antara Inpres No. 4 Tahun 1984 maupun Inpres No. 18 Tahun
1998 sama-sama berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (law as
tool of social engineering) dan tentunya
memiliki implikasi terhadap eksistensi
Dengan demikian dan proses kegiatan serta hasil
maka sebagaimana dari Koperasi di Indonesia. Dengan
yang dikatakan demikian maka sebagaimana yang
oleh Abdul Manan dikatakan oleh Abdul Manan bahwa
111
bahwa globalisasi
ekonomi yang tengah globalisasi ekonomi yang tengah
melanda dunia saat melanda dunia saat ini berdampak
ini berdampak pula pula kepada globalisasi hukum,
kepada globalisasi maksudnya hukum yang dibentuk
hukum,... itu harus dapat mengantisipasi
kegiatan-kegiatan dibidang ekonomi.
111 Abdul Manan. 2014. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Kencana. Jakarta. hlm
45
110
