Page 129 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

EKSISTENSI KOPERASI SEBAGAI SOKO GURU
EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA DALAM
MENGHADAPI DISEMINASI PRINSIP-PRINSIP
EKONOMI LIBERAL PADA ERA GLOBALISASI

Daftar Pustaka

A. Hamid A. Attamimi. 1990. Peranan Keputusan Presiden Republik
Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara;
Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang
Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita
IV, Jakarta: Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana
Universitas Indonesia

Abdul Hakim Garuda Nusantara. Politik Hukum Nasional. Makalah
disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu),
diselenggarakan Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya.
September 1985
Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan
Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi
Undang-Undang (Legisprudence). Kencana Prenada Media
Grup. Jakarta.
BPHN. 1995. Badan Pembinaan Hukum Nasional dari Masa ke
Masa. BPN. Jakarta.
C.F. Strong. 1963. Modern Political Constitution: An Introduction to
the Comparative Study of Their History and Existing Form 13.

C.F.G. Sunaryati Hartanto. 1991. Politik Hukum Menuju Satu Sistem
Hukum Nasional. Alumni. Bandung.
FX Adji Samekto. Relasi Hukum dengan Kekuasaan: Melihat Hukum
dalam Perspektif Realitas. Semarang. Jurnal Dinamika
Hukum Vol. 13 No. 1 Universitas Diponegoro. 2013.
FX. Adji Samekto. 2012. Ilmu Hukum dalam Perkembangan
Pemikiran Menuju Post-Modernisme. Indepth Publishing.
Bandar Lampung.
H.M. Thalhah. Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan
Perspektif Pemikiran Hans Kelsen. Jurnal Hukum Vol. 16
No. 3. 2009.

123