Page 162 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI

“kausal organis” dengan Pasal-Pasal UUD 1945, sehingga erat
hubungannya dengan isi Pasal-Pasal UUD 1945 tersebut .
145
Selanjutnya Kaelan menyatakan “dalam sistem peraturan
perundang-undangan di Indonesia, keseluruhan sistem norma
hukum Negara Republik Indonesia secara keseluruhan merupakan
sistem yang Hierarkis (berjenjang). Pancasila sebagai dasar filsafat
Negara Indonesia dalam tertib hukum Indonesia merupakan
sumber hukum karena berkedudukan sebagai norma dasar
negara (staatsfundamentalnorm), yang berturut-turut kemudian
verfasungnorm UUD 1945, grundgesetznorm atau Ketetapan MPR,
serta gezetznorm atau Undang-undang .
146
Sedangkan, Yudi Latif mene-gaskan, satu-satunya sila
Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI 1945
dengan menggunakan kata kerja, adalah pernyataan tentang
salah satu tujuan negara dalam rangkaian kata mewujudkan suatu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suatu konstruksi
keadilan sosial sebagai kristalilasi
147
Pancasila dapat moral .
menjadi solusi Pancasila dapat menjadi so-
memberikan lusi memberikan penekanan pada
penekanan beberapa persoalan sentral Indonesia
pada beberapa yang moderen. Prinsip moderen
persoalan sentral seperti demokrasi dan faham hak-hak
Indonesia yang
moderen. asasi manusia yang menjadi titik pijak
politik di Indonesia pasca reformasi
tetap menunjuk pada pertanyaan

145 Kaelan. 2016. Loc Cit hlm. 181
146 Ibid 181
147 Yudi Latif. 2011. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Gramedia.
Jakarta. hlm 606

158