Page 157 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PENGARUH GLOBALISASI ATAS DISEMINASI
PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI LIBERALISME
TERHADAP PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI LOKAL
(DESA) BERDASARKAN PANCASILA DI INDONESIA

yang berada di desa diperlukan tentunya adanya suatu model
ekonomi di mana public goods harus dapat bisa didistribusikan
kepada publik secara adil. Menurut para ahli, ada tiga kriteria yang
biasa yang dipakai untuk menentukan sejauh mana suatu proses
pembagian dapat dinilai menghasilkan keadilan yang bersifat
141
distributif, yaitu :
a) Equity;
b) Equality;
c) Kebutuhan (need).

Pada unsur Equity artinya ganjaran bagi seseorang harus
setara dengan sumbangannya kepada masyarakat. Equality artinya
setiap orang mendapatkan pembagian yang sama, terlepas dari
masukan atau kontribusi yang diberikannya. Adapun Need atau
kebutuhan merupakan kriteria dasar pembagian berdasarkan
kebutuhan, sehingga orang yang lebih membutuhkan dinilai adil
untuk mendapatkan bagian yang lebih banyak, sedangkan yang
kebutuhannya sedikit dinilai adil untuk mendapatkan bagian yang
sedikit. Sehingga alokasi sumber daya yang adil atau keadilan
distributif ini sangat krusial bagi stabilitas kehidupan bersama dalam
masyarakat dan kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat
yang bersangkutan. Jikalau persoalan distributive justice tidak
tertangani dengan baik dan hal-hal yang seharusnya terdistribusi
secara adil dan merata itu ternyata pula bernilai sangat penting
dalam kehidupan masyarakat, terjadilah konflik yang keras biasanya
tidak terhindarkan .
142
Sehingga potensi ancaman yang sangat nyata terhadap
keberlangsungan negara Indonesia dengan falsafahnya yakni
Pancasila yang dapat berpotensi menyebabkan disintegrasi
141 Jimmly Asshhiddiqie. 2018. Konstitusi Keadilan Sosial Serial Gagasan Konstitusi Sosial Negara
Kesejahteraan Sosial Indonesia. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta. hlm 58
142 Ibid P. 60

153