Page 154 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
P. 154

ANTOLOGI PROBLEMATIK
              RANAH  PEMBANGUNAN
              SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
              DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
              DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
              NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI

                    2.   Beberapa hari menjelang pelaksanaan Pemilihan
                         Kepala Desa (Pilkades) Serentak yang bakal digelar,
                         Kejaksaan  Negeri (Kejari) Sidoarjo mengklaim
                         menerima 10 perkara laporan kasus dugaan Tindak
                         Pidana Korupsi  (Tipikor).  Rata-rata  laporan yang
                         masuk itu, melibatkan Kepala Desa (Kades) yang
                         sebagian besar maju dalam pertarungan Pilkades
                         serentak untuk 70 desa se Kabupaten Sidoarjo .
                                                                   137
                    3.   Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch
                         (ICW) dari 2016 hingga pertengahan 2017, terdapat
                         110 korupsi anggaran desa yang telah diproses oleh
                         penegak hukum dan diduga melibatkan 139 pelaku.
                         Jumlah kerugian negara yang ditimbulkan mencapai
                         sedikitnya Rp 30 miliar .
                                             138
                    Selain itu efek lainnya adalah tentu pada musyawarah Desa
              yang merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan
              Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat
              Desa untuk “memusyawarahkan” hal yang bersifat strategis dalam
              penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi penataan Desa,
              perencanaan Desa, kerjasama Desa, rencana investasi yang masuk
              ke Desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan
              Aset Desa dan kejadian luar biasa tersebut akan sulit mencapai
              musyawarah mufakat dan ujungnya adalah menemui jalan buntu
              di setiap pembahasan yang menyangkut pembangunan desa
              tersebut sehingga akan tetap saja dalam Badan Permusyawaratan
                 diakses pada tanggal 11 Maret 2022
              137  Jelang Pilkades Kejaksaan Klaim Terima 10 Laporan Korupsi berita melalui https://hukrim.
                 memontum.com/12758-jelang-pilkades-kejaksaan-klaim-terima-10-laporan-korupsi diakses
                 pada tanggal 11 Maret 2022
              138  Tak tersentuh KPK Kades jadi aktor korupsi anggaran desa terbanyak . berita melalui https://
                 nasional.kompas.com/read/2017/08/11/23514291/tak-tersentuh-kpk-kades-jadi-aktor-
                 korupsi-anggaran-desa-terbanyak diakses pada tanggal 11 Maret 2022



                                         150
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159