Page 152 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI

merangsang menggeliatnya budaya atau nasionalisme lokal
(ethno-nasionalism). Ketiga, mengarah pada tatanan ekonomi
multinasional, tetapi juga membangun zona ekonomi regional dan
lokal, seperti yang dilakukan regio Hongkong-Italia dan Lembah
Silikon California. Perubahan-perubahan semacam itu, terjadi
akibat adanya berbagai faktor, baik struktural maupun kultural,
khususnya nilai historic .
135
Apabila dikaji berdasarkan nilai-nilai Pancasila khususnya
dalam sila ke empat disebutkan bahwa “kerakyatan yang
dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan. Hal ini terkandung makna demokrasi pada rakyat
bukan pada perseorangan, permusyawaratan perwakilan dan
hikmat kebijaksanaan bermakna
kepada segala hal yang mengarah
Sehingga dapat pada kebaikan. Sehingga dapat
dikatakan bahwa dikatakan bahwa dalam demokrasi
dalam demokrasi Pancasila tidak hanya didasarkan
Pancasila atas persaingan yang berbasis rasio
tidak hanya belaka, tetapi berdasarkan suatu
didasarkan atas
persaingan yang kebaikan kehidupan bersama. Dengan
berbasis rasio demikian dapat dikatakan bahwa
belaka, tetapi sistem pemilihan kepala desa dengan
berdasarkan sistem voting merupakan sistem
suatu kebaikan pelaksanaan demokrasi berdasarkan
kehidupan filosofis individualisme dan liberalisme
bersama.
sebagaimana yang dikembangkan

135 Anthony Giddens. 2003. The Constitution of Society: Teori Strukturasi Untuk Analisis Sosial.
Penerjemah Adi Loka Sujono. Pedati. Yogyakarta. Hlm 140

148