Page 148 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
P. 148
ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI
Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana yang terdapat dalam
Undang-Undang Desa yang keanggotaannya Dipilih dari penduduk
desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya
dilakukan secara demokratis (musyawarah dan mufakat) yang
mana fungsinya diatur dalam Undang-Undang Desa pada Pasal
54 ayat 1 sampai dengan 4 yang pada intinya adalah Musyawarah
Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat
Desa untuk “memusyawarahkan” hal yang bersifat strategis dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi penataan Desa,
perencanaan Desa, kerjasama Desa, rencana investasi yang masuk
ke Desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan
Aset Desa dan kejadian luar biasa. Adapun yang dilakukan
laksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
Kemudian dalam penjelasan
Undang-Undang Desa pada Pasal
... Yang dimaksud 54 tersebut Musyawarah Desa
dengan “unsur merupakan forum pertemuan dari
masyarakat” adalah seluruh pemangku kepentingan yang
antara lain tokoh adat, ada di Desa, termasuk masyarakatnya,
tokoh agama, tokoh dalam rangka menggariskan hal
masyarakat, tokoh
pendidikan, perwakilan yang dianggap penting dilakukan
kelompok tani, oleh Pemerintah Desa dan juga
kelompok nelayan, menyangkut kebutuhan masyarakat
kelompok perajin, Desa. Selanjutnya dalam penjelasan
kelompok perempuan, tersebut menyebutkan Yang dimaksud
dan kelompok dengan “unsur masyarakat” adalah
masyarakat miskin.
antara lain tokoh adat, tokoh agama,
tokoh masyarakat, tokoh pendidikan,
144
