Page 153 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PENGARUH GLOBALISASI ATAS DISEMINASI
PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI LIBERALISME
TERHADAP PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI LOKAL
(DESA) BERDASARKAN PANCASILA DI INDONESIA

oleh John Locke dan T, Hobbes, bahwa negara adalah merupakan
suatu kehendak bersama dari individu-individu untuk membentuk
legal society.
Letak inkonsistensinya yakni pada ketentuan Pasal 54
instrumen demokrasi yang digunakan adalah rembug desa /
musyarawah yang merupakan ciri intrumen demokrasi deliberatif
sedangkan pada pada ketentuan Pasal 34 mengenai pemilihan
kepala desa dilakukan dengan pemungutan suara (voting) yang
merupakan ciri dari demokrasi liberatif. Sehingga apakah kedua
sistem tersebut akan menciptakan keterpaduan? Sepertinya
tidak. Mengingat pada pemilihan kepala desa yang dididasarkan
pada voting yang konsekuensinya adalah biaya demokrasi yang
besar dan mahal. Walaupun dalam ketentuan normatifnya biaya
pemilihan pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota akan tetapi tentu
pada praktiknya terjadi potensi politik uang dalam pemilihan desa
tersebut yang pada akhirnya berpotensi terjadinya praktik korupsi
di desa. Hal tersebut terlihat dengan adanya fakta sebagai berikut:
1. Terdapat 2 Kepala Desa di Bone Sulawesi Selatan
dijadikan tersangka atas kasus korupsi Anggaran
Dana Desa (ADD) senilai setengah miliar rupiah
lebih. 2 Kepala Desa yakni, Syamsuddin Yasa sebagai
Kades terpilih bersama Pejabat Kades sementara
di Desa Pattiroriolo, Kecamatan Sibulue ini terbukti
bekerjasama dalam penyelewengan dana desa.
Kepala desa tersebut mengakui bahwa Uang ADD
sebanyak Rp 300 juta saya gunakan untuk kampanye
136
saat Pilkades .
136 Kades ini mengaku korupsi ratusan juta rupiah untuk kampanye. Berita melalui https://news.detik.
com/berita/d-4154194/2-kades-ini-ngaku-korupsi-ratusan-juta-rupiah-untuk-kampanye

149