Page 155 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PENGARUH GLOBALISASI ATAS DISEMINASI
PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI LIBERALISME
TERHADAP PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI LOKAL
(DESA) BERDASARKAN PANCASILA DI INDONESIA

Desa (BPD) akan digunakan instrumen atau metode demokrasi
liberatif yakni voting. Hal tersebut mengingat banyaknya faktor
kepentingan baik oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah
Desa, dan unsur masyarakat Desa itu sendiri.

Efek lebih dalam lagi dari inkonsistensi adalah tidak
tercapainya distribusi yang adil. Dikarenakannya banyaknya faktor
kepentingan baik oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah
Desa, dan unsur masyarakat Desa itu sendiri menyebabkan
pendistribusian barang sosial untuk kesejahteraan komunitas
lokal desa atau masyarakat adat tersebut yang menyebabkan
kesenjangan sosial. Jika disandingkan dengan faham keadilan pada
komunitarian dikemukakan oleh Michael Walzer, yang menyatakan
bahwa segala bentuk konsep keadilan adalah hasil dari konstruksi
manusia, yang hidup dalam suatu komunitas dengan nilai-nilai
yang dianutnya. Konsekuensinya adalah, bahwa tidak ada satu
pun paham keadilan yang bisa diterapkan secara universal. Bagi
Walzer, ada berbagai problem dalam merumuskan keadilan, dan
selalu ada ruang bagi perbedaan budaya maupun perbedaan
acuan politis. Dengan kata lain, prinsip keadilan selamanya
pluralistik, berbagai kekayaan sosial harus dibagikan dengan dasar
yang berbeda, dengan prosedur yang berbeda, dan dengan agen
yang berbeda pula . Keadilan, dengan begitu, selalu mengakar
139
didalam persepsi kita tentang tempat, lapangan kerja dan jabatan,
kehormatan, berbagai barang dan keperluan, dan segala hal yang
secara bersama namun berbeda membentuk pola kehidupan
kita. Menyingkirkan semua perbedaan dan kompleksitas tersebut
adalah suatu tindakan yang bersifat tidak adil. Maka dari itu, paham

139 Michael Walzer. 1983. Sphere of Justice. A Defense of Pluralism and Equality. Basic Books.
New York. hlm 5-6.

151